Download Format RKAM BOS K-1, K-2, K-3, K-7, K-8 Untuk Laporan BOS Madrasah Tahun Anggaran 2019

Penggunaan  dana  BOS  di  madrasah  (MI,  MTs,  dan  MA)  harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak madrasah, dewan guru, dan komite madrasah.

Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

Kemudian dibuatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang akan diajukan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

dana BOS, madrasah harus memperhatikan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Madrasah    yang    telah    menerima    DAK,    tidak    diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika  dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (10  item pembelanjaan), maka madrasah dapat mempertimbangkan sumber  pendapatan lain yang diterima oleh madrasah, yaitu pendapatan hibah  (misalnya DAK) dan pendapatan madrasah lainnya yang sah dengan  tetap memperhatikan peraturan terkait;
2. Biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan;
3. Madrasah negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS,   maka   penggunaan   dana   BOS   hanya   untuk   menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting;
4. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan) pada madrasah negeri sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun.Penggunaan  dana  BOS  untuk  belanja  pegawai (honor  guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan) pada madrasah swasta dapat lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari total dana BOS yang  diterima  oleh  madrasah  dalam  satu   tahun,  dengan  ketentuan kebutuhan   untuk   belanja   pegawai   tersebut  disetujui   oleh   Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

DOWNLOAD RKAAM WORD BISA DIEDIT

DOWNLOAD JUKNIS BOS 2019 WORD

Larangan Penggunaan Dana BOS

• Disimpan dengan maksud dibungakan;
• Dipinjamkan kepada pihak lain;
• Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
• Membiayai   kegiatan   yang   tidak   menjadi   prioritas   madrasah   dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
• Membiayai akomodasi  kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah  antara  lain  sewa  hotel,  sewa  ruang  sidang,  dan lainnya;
• Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
• Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan  inventaris  madrasah),  kecuali  untuk  siswa  miskin penerima PIP;
• Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
• Membangun gedung/ruangan baru;
• Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
• Menanamkan saham;
• Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
• Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
• Membiayai     kegiatan     dalam     rangka     mengikuti     pelatihan/ sosialisasi/pendampingan  terkait  program  BOS/perpajakan  program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama;
• Pembayaran iuran kegiatan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan/atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Read More

DOWNLOAD JUKNIS BOS PADA MADRASAH MI, MTs, MA TAHUN 2019

JUKNIS BOS PADA MADRASAH 2019
MI - MTs -MA

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar dan terarah.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. 

Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

DOWNLOAD JUKNIS BOS MADRASAH 2019

Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS. Yang juknisnya bisa di di download melalui link di atas.

Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat.

Read More